×
Swipe up untuk membaca artikel

Ingin membaca berita tanpa iklan?

Buka di aplikasi SuaraTimor

Dema Pospera NTT Desak Kemensos Usut Kasus BPNT Di Desa Tuapanaf, Takari Kab. Kupang

SuaraTimor

Oelamasi, Suaratimor.com – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi menurunkan angka kemiskinan di Indonesia

Namun, sesuai dengan penelusuran dan Advokasi Dewan Mahasiswa Posko Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Timur (06/10/21) di RT XVI,Dusun IV, Desa Tuapanaf, Kecamatan Takari Kabupaten Kupang, Adapun beberapa Persoalan yang terjadi di antaranya..

ADVERTISEMENT

1. Terdapat praktek Pengumpulan ATM Penerima BPNT yang diduga dilakukan oleh RT.

2. Menurut pengakuan masyarakat pada saat pencairan, Masyarakat dipungut uang Sebesar 35.000. Namun Sejak awal pencairan hingga saat ini masyarakat tidak pernah mendapatkan slip/struck transaksi dari agen BRILINK sedangkan pada periode kedua Mei sampe juli 2021 masyarakat belum sama sekali menerima apa yang menjadi hak mereka.

Baca Juga :  Dua Pencuri Mobil di Lombok Tengah, Ditangkap Polisi

3. Yang menjadi pertanyaan warga, setelah RT mengumpulkan kartu ATM warga dan membawanya untuk digesek. Setelah kembali tidak ada informasi sama sekali ke masyarakat. Bahkan hingga saat ini RT sudah tidak lagi berada ditempat, masyarakat tidak tahu di mana keberadaan RT saat ini. Ke mana masyarakat harus mengadu dan siapa yang hendak bertanggung jawab terkait persoalan ini.

4. Ada juga, intimidasi yg dilakukan jika tidak mengikuti mekanisme yang dibuat. Kartu ATM masyarakat akan diblokir, ancaman yang diduga dilakukan oleh pihak agen BRILINK dan beberapa perangkat desa lainnya.

Berdasarkan aturan menteri social republic Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang bantuan pangan non tunai (BPNT), dalam pasal 39 ayat 1dan 2 bahwa :

Baca Juga :  Wali Kota Kupang Serahkan Bantuan Bedah Rumah di Batuplat

1. Pendamping social bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf C dan pendamping social (PKH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (6) dilarang:

a. Mengarahkan, memberi ancaman kepada KPM BPNT untuk:
1) Melakukan pembelanjaan di e-wrong tertentu
2) Membeli bahan pangan tertentu di e-wrong dan atau
3) Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-wrong
4) b. Membentuk e-wrong
5) c Menjadi pemasuk bahan pangan di e-wrong
6) d. Menerima imbalan dalam pihak manapun barang terkait dengan penyaluran BPNT.
2. Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, kami dari DEMA POSPERA NTT Mendesak :
1. pihak Bank BRI agar segera melakukan klarifikasi atas pelayanan AgenBRILINK
2. Kementrian Sosial RI agar Segera Mengevaluasi Koordinator BPNT Kabupaten Kupang dan seluruh jajarannya terutama di wilayah desa Tuapanaf, Kec. Takari dalam penyaluran Bantuan kepada masyarakat.
3. Usut ke mana RT berada, dan segera pertanggungjawaban terkait bantuan pangan non tunai.

Baca Juga :  Vaksinasi Sinovac Tahap Awal Kab Flotim

Jika persoalan ini terus dibiarkan maka praktek-praktek busuk ini bisa terjadi di daerah-daerah terpencil lainnya di Indonesia.

Tulisan ini berasal dari redaksi