Komitmen BPN Pemberantasan Mafia Tanah Di NTT

Dibaca 759 kali Reporter : Hendrik Lamahadung verified

Kupang, Suaratimor.com– Komitmen memberantas Mafia tanah Dihari Jadinya yang 61 tahun Undang- undang Pokok Agraria (UUPA) Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN NTT Jaconias Walalayo kepada awak media di ruang rapat lantai II pada hari jumat, 24 September 2021

Kepala Kantor Wilayah Pertanahan dan Reformasi Agraria NTT Jaconias Walalayo mengatakan bahwa komitmen pemberantasan mafia tanah harus diwujudkan secara otentik sehingga membuat dampak yang signifikan yang berkeadilan.

Khusus dalam keadaan ini lanjut Jaconias justru evaluasi secara menyeluruh dalam pemberantasan mafia tanah sangat diperlukan dan penting untuk diprioritaskan penanganannya oleh BPN,” ungkapnya.

Kepala BPN menegaskan agar masyarakat  tidak diam dalam memperjuangkan tanah mereka apalagi merekalah pemilik yang seharusnya hak atas tanah tersebut serta perlu melengkapi bukti bukti lain seperti surat kesaksian dari kepala desa dan lainnya.,”tegasnya.

Putra Kelahiran Ambon ini merincikan Data terakhir BPN secara nasional mafia tanah di Indonesia sejak tahun 2018 mencapai 242 kasus. Penanganan kasus kasus tersebut dilakukan oleh Kementerian, Kepolisian dan Kejaksaan. Dan dalam menyongsong 61 tahun UU pokok Agraria tanggal 24 September 2021 tercatat bahwa Program retribusi tanah tahun ini dilengkapi dengan Pemberian Sertifikat Tanah Secara Gratis di Indonesia (retribusi tanah dari lahan tanah-tanah negara,” sebut Jaconias

“Pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 ini kita mengusung tema: Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional. Tema ini dengan maksud agar pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya dapat memberi ruang terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment