×
Swipe up untuk membaca artikel

Ingin membaca berita tanpa iklan?

Buka di aplikasi SuaraTimor

Masyarakat Waiburak Layangkan Protes Atas Sertifikat Ganda Di Satu Lahan Yang Sama

SuaraTimor

Flores Timur. Suaratimor.com- Pemerintah Kabupaten Flores Timur diduga sengaja melakukan pembiaran untuk membenturkan masyarakat waiburak-kecamatan Adonara Barat dengan pihak TNI.

Warga setempat menuding ada upaya dari pemerintah sengaja membenturkan masyarakat dengan TNI, ditandai dengan penerbitan sertifikat tanah TNI tidak sesuai tahun 2019 diatas lahan tersebut yang sudah terdapat sertifikat hak milik yang telah terbit pada tahun 2015.

ADVERTISEMENT

AMIR S. KIWANG, Salah satu pengamat masalah Sosial Politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Pemda khususnya BPN di kabupaten Flores Timur seharusnya memberikan klarifikasi dan segera mengambil keputusan kenapa sampai ada pendobelan setifikat atas satu lahan yg sama. Karena pencatatan dan pengukuran tanah tentu harus sesuai dengan buku tanah.

Baca Juga :  Pelaku Pencurian Spesialis Kios Di Bekuk Sat Reskim Polres Sikka

Ia juga melontarkan pertanyaan mengapa bisa sampai terjadi pendobelan seperti ini? Jika Pihak pertanahan/BPN flotim jangan  terkesan seolah-olah  melepas tanggung jawab untuk membiarkan masyarakat desa waiburak berhadapan secara vis a vis dengan TNI (koramil adonara timur) di lapangan, ujarnya.

“Melalui awak media sempat melakukan konfirmasi dengan Abdurahim D.Balen selaku ketua  gp ansor Kabupaten Flores Timur, melayangkan pernyataannya sementara ini dinilai ada unsur sikap politik pemerintah yang dibangun melalui pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang seharusnya memahami proses hukum pada kebijakan namun mengeluarkan hak sertifikat pemilik tanah sebenarnya sangat memperkeruh suasana kenyamanan masyarakat karena sertifikat ganda.

Sebab kejanggalan yang sedang terjadi pada proses pengukuran dilakukan secara sepihak baik BPN dan TNI terkesan warga pemilik tanah tidak dilibatkan.

Baca Juga :  Kakek Hamili Cucu Hasil Hubungan Gelap Dengan Anak Kandung Terancam 15 Tahun

Oleh karena itu BPN melanggar prosedur, lalu pemerintah membiarkan terjadinya perampasan tanah rakyat  di Pulau Adonara – Flores Timur,” tegas  Abdurahim D.Balen (pada hari Sabtu 14/8/202.

Sementara tindakan Protes Juga dilayangkan oleh warga menyusul dengan pembangunan kembali rumah  yang hancur dan hilang total waktu pasca Banjir Bandang 04 April 2021 di Desa Waiburak, di kecamatan Adonara Barat Kab.Flores Timur- yang ada di Provinsi NTT merasa terganggu oleh pihak TNI yang memasang pagar diatas lahan kepemilikan warga tersebut pungkas Abdurahim D.Balen ketua gp ansor Flores Timur

Tulisan ini berasal dari redaksi