Menolak Puskesmas Jadi Karantina Warga Blokade Tutup Jalan

Dibaca 949 kali
Thomas Langoday

Lembata, suaratimor.com / 14 April 2020
Menolak Puskesmas Lewoleba jadi tempat karantina pasien ODP dan PDP, warga warga Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata memblokade jalan masuk ke arah Puskesmas itu pada Selasa (14/4/2020).
“ Kami tidak terima Puskesmas Lewoleba dijadikan tempat penampungan, karantina bagi pelaku perjalanan dari daerah yang terpapar Covid-19. Ini karena lokasi puskesmas ini berhimpitan dengan rumah penduduk. Karena itu kami memblokade, menutup jalan masuk Puskesmas ,” kata Karolus Laga Ketua RT 8, Dusun IV Desa Pada.

Dia bersama warga mempersoalkan kebijakan pemerintah yang secara sepihak menjadikan Puskesmas Lewoleba yang baru selesai dibangun digunakan sebagai tempat karantina.
“ Pemerintah kok sepihak memutuskan Puskesmas Lewoleba sebagai lokasi karantina. Tidak pernah menyampaikan, sosialisasikan kepada kami masyarakat disini. Karena itu apapun bentuknya kami warga disini tetap tolak ,” tegas Karolus Laga.

Dijelaskannya, alasan blokade itu juga karena anak-anak mereka yang kuliah di luar daerah dilarang untuk pulang kampung. Namun dilain sisi pemerintah masih membawa mahasiswa lain untuk lakukan karantina di Puskesmas Lewoleba yang berada di Desa Pada.
“Anak –anak kami dilarang pulang. Sementara yang lain mereka izinkan. Ini pilih kasih. Karena penyakit ini tidak seperti penyakit lain. Karena itu kami masyarakat Desa Pada tetap tolak Puskesmas baru itu jadi tempat karantina,” tegas Karolus Laga.
Wakil Bupati Lembata Thomas Langoday minta masyarakat Desa Pada dapat memahami kebijakan pemerintah.

“ Kami minta masyarakat Desa Pada memahami kebijakan pemerintah menjadikan Puskesmas Lewoleba yang baru selesai dibangun sebagai lokasi karantina. Pemkab Lembata lakukan ini untuk kebaikan banyak orang dan sebagai langkah antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Thomas Langoday.

Disebutkan, Pemkab Lembata memastikan Puskesmas ini akan dijaga ketat oleh satgas gugus tugas dan aparat keamanan Lembata. Dengan demikian aktivitas orang keluar dan masuk dipantau dan tidak sembarangan untuk siapapun masuk.
“Semua ikut mekanisme, SOP dan anjuran WHO sehingga Pemkab selalu maksimal dalam menangani dan semua orang yang nantinya dikarantina di situ,” jelas Thomas Langoday.

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment