Perjuangan Gus Dur Bebaskan Etnis Tionghoa Rayakan Imlek

Dibaca 526 kali

Jakarta, suaratimor.com –  Selama orde baru berkuasa, praktik perayaan Imlek atau tahun baru China nyaris lenyap dari bumi Indonesia. Instruksi Presiden Soeharto Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China, memaksa etnis Tionghoa merayakan pesta agama dan adat istiadatnya hanya bisa dilakukan secara terbatas. Mereka diperbolehkan merayakan tapi dalam suasana tertutup, hanya di lingkungan keluarga.

“Ketika zaman orde baru dengan berbagai latar belakang, dan dengan pertimbangan Pak Harto sebagai presiden atas nama stabilitas, atas nama macam-macam, konflik politik dan seterusnya, seluruh tradisi dan budaya Tionghoa dilarang. Termasuk perayaan Imlek. Bahkan yang sifatnya tradisi-tradisi, hiburan pun dilarang waktu itu,” kata Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam program Kongko Show Live oleh Rumah Komunitas TV, Sabtu (6/2) malam.

Menurut Gus Ami, demikian biasa disapa, ketika Gus Dur dilantik menjadi Presiden ke-4 Republik Indonesia, seluruh peraturan yang mendiskreditkan kelompok langsung dihapus. Gus Dur — yang sebelumnya memperkenalkan konsep kebangsaan nonrasial — langsung merealisasikan gagasannya dengan menganulir Inpres No. 14/1967 dengan menerbitkan Inpres No. 6/2000. “Ketika Gus Dur dilantik menjadi presiden, komitmen Gus Dur, dan PKB, dan seluruh keluarga besar NU juga adalah bahwa tidak ada lagi diskriminasi kepada siapa pun, maka Keppres (Inpres) yang mengatur dan melarang itu dihapus langsung,” kata Gus Ami.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengisahkan perjuangan yang dilakukan Gus Dur tidaklah mudah. Inpres yang berisi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama itu, ditentang berbagai kalangan.

Sumber : NU Online
Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment