Upaya Pemulihan Ekonomi Di Balik UU HPP Oleh Margareta L.Y. Domaking Bendahara PP PMKRI

Dibaca 1.1K kali Reporter : Hendrik Lamahadung verified

Jakarta, Suaratimor.com- Belum berakhirnya pandemi Covid-19 sangat berdampak besar pada perekonomian nasional. Salah satunya adalah berkurangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan data realisasi APBN, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan negara dari pada sumber pendapatan negara lainnya.

Menurut data APBN Kementerian Keuangan pada tahun 2020 penerimaan negara turun menjadi Rp1.699,9 triliun dan sektor pajak memberi kontribusi sebesar 82,62%. Sedangkan pada tahun 2019 penerimaan negara dari pajak memberikan kontribusi sebesar 80,91% dari total penerimaan negara sebesar Rp2.030,8triliun.

Dalam Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI ke-7 masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disahkan menjadi Undang-Undang.

Baca Juga :  Menkeu Luncurkan Meterai Elektronik (E-Meterai), Berikut Kelebihanya

UU HPP merupakan bagian dari rangkaian reformasi perpajakan yang menjadi salah satu ikhtiar bersama bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Indonesia maju.

UU HPP dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Reformasi perpajakan ini selaras dengan upaya negara dalam mempercepat pemulihan ekonomi serta mendukung pembangunan nasional dalam jangka panjang melalui penataan ulang sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi ini.

Di samping itu, UU HPP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

Baca Juga :  Enam Orang Nelayan Gunakan Bahan Peledak Diamankan Ditpolair Polda NTT

Menteri Keuangan Republik Indonesa Sri Mulyani menyebut UU HPP bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan serta secara cepat memulihkan kondisi perekonomian nasional.

“Kita juga ingin melalui Undang-undang ini mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi, serta kebijakan perpajakan yang makin harmonis dan konsolidatif untuk memperluas juga basis perpajakan kita di era globalisasi dan teknologi digital yang begitu sangat mendominasi.”

Sementara itu, Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal, mengemukakan pandangannya bahwa UU HPP tersebut memuat suatu agenda tersembunyi pemerintah untuk menagih kembali berbagai insentif dan bantuan fiskal yang diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi.

Baca Juga :  Dema Pospera NTT Desak Kemensos Usut Kasus BPNT Di Desa Tuapanaf, Takari Kab. Kupang
Selanjutnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment